Undangundang republik indonesia uu nomor 42 tahun 1999 421999 tentang jaminan fidusia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 24, tambahan lembaran negara nomor 3811. Kedua atas undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang peradila n tata usaha negara. Tambahan lembaran negara nomor 2778, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti. Download undangundang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara asn pdf berikut ialah tautan download undangundang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara asn dalam format pdf. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 2, pasal 27, dan pasal 28 undangundang dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama tahun 1999. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah lembaran negara tahun 1999 nomor. U m u m pasal 28 undangundang dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan. Undangundang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 33. Negara tahun 1982 nomor 51, tambahan lembaran negara nomor 3234 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 1 tahun 1988 lembaran negara tahun 1988 nomor 3, tambahan lembaran negara nomor 3368. Undangundang nomor 5 tahun 1967 tentang ketentuanketentuan pokok kehutanan lembaran negara tahun 1967 nomor 8, tambahan lembaran negara nomor 2823.
Undangundang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dengan undang undang. Dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 18 tahun 1956 tentang persetujuan konvensi organisasi perburuhan internasional. Ketidak jelasan dan saling bertentangan subtansi uu nomor 5 tahun 1999. Selain yang ditentukan dalam undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara tahun 1981 nomor 76, tambahan lembaran negara nomor 3209, penyidik polisi negara republik indonesia dapat. Pelaksanaan ketentuan pasal 50 huruf a undangundang nomor 5 tahun 1999 tentang. Undangundang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuanketentuan pokok pertahanan keamanan negara republik indonesia lembaran negara tahun 1982 nomor 51, tambahan lembaran negara nomor 3234 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 1 tahun 1988 lembaran negara tahun 1988 nomor 3, tambahan lembaran negara nomor 3368. Undangundang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung. Undangundang nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuanketentuan. Undangundang nomor 29 tahun 1999, indonesia juga telah meratifikasi international convention on the elimination of all forms of racial discrimination konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan. Undangundang republik indonesia uu nomor 42 tahun 1999 42 1999 tentang jaminan fidusia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Bacharuddin jusuf habibie diundangkan di jakarta, pada tanggal 23 september 1999 menteri negarasekretaris negara republik indonesia, ttd. Undangundang republik indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.
Undangundang nomor 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah lembaran negara. Praktik monopoli dan persaingan usaha menurut uu no. Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara republik indonesia tahun 1981. Undangundang nomor 5 tahun 1999 pusat data hukumonline. Undangundang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup lembaran negara tahun 1997 nomor 68, tambahan lembaran negara nomor 3699. Undangundang nomor tahun 1968 tentang bank sentral lembaran negara tahun 1968 nomor 63, tambahan lembaran negara nomor 2865. Undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas dari korupsi. Implikasi undangundang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah umkm implication of law no. Uu no 5 th 1999 ttg larangan monopoli dan persaingan tidak sehat compiled by.
Dengan persetujuan dewan perwakiian rakyat republik indonesia m e m u t u s k a n. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 undang undang dasar 1945. Undangundang nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang lembaran negara republik indonesia tahun 1992 nomor 115, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3501. Pembuatan makalah ini dilaksanakan atas bimbingan dari eka yulyana. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 27 ayat 1, dan pasal 28 undang undang dasar 1945. Undangundang nomor 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah lembaran negara tahun 1999 nomor 24, tambahan lembaran negara nomor 3811. Undangundang nomor 30 tahun 1999 arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa ditetapkan 12 agustus 1999 berlaku 12 agustus 1999 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan dokumen konsolidasi bahasa. Undangundang republik indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.
Undangundang republik indonesia nomor 5 tahun 2001. Otonomi daerah dalam uu nomor 22 tahun 1999 tentang. Provinsi riau adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam undangundang. Undangundang nomor 8 tahun 1996 tentang pengesahan convention on.
Uu no 5 tahun 1999 edit 2007 komisi pengawas persaingan. Pada tanggal 23 september 1999 presiden republik indonesia, ttd. Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak. Problematika ketidak jelasan substansi dari uu nomor 5 tahun 1999 sebagai faktor perlunya revisi mendorong percepatan ruu perubahan uu nomor 5 tahun 1999 uu revisi hukum anti monopoli dalam keputusan dpr nomor 06 adpr riii20142015 tentang proglegnas 20152019 dan proglegnas ruu prioritas 2015 zaini munawir s. Makalah sistem pemerintahan daerah dalam pembahasan uu. Undangundang nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang lembaran negara tahun 1992 nomor 115, tambahan lembaran negara nomor 3501. Undangundang anti monopoli memiliki sistem pengaturan yang khas dalam menyikapi hubungan persaingan usaha dan usaha kecil. Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja. U m u m pasal 28 undangundang dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Undangundang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 33, tambahan lembaran negara.
Download uu nomor 5 tahun 2014 ttg aparatur sipil negara. Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Uu no 5 th 2004 ttg perubahan atas uu no 14 th 1985 ttg mahkamah agung compiled by. Undangundang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuanketentuan pokok kekuasaan kehakiman lembaran negara tahun 1970 nomor 74, tambahan lembaran negara nomor 2951. Undangundang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara. Undangundang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 33, tambahan lembaran negara nomor 3817. Undangundang nomor 8 tahun 1996 tentang pengesahan convention on psychotropic substances.
Telah dilakukan uji materiil oleh mk dengan putusan sebagai berikut. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1 dan pasal 27 ayat 1 undangundang dasar 1945. Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang danatau jasa yang dapat dikonsumsi. Undangundang nomor 8 tahun 1974 tentang pokokpokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undangundang nomor 8 tahun 1974 tentang pokokpokok kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk. Kegiatan yang dilarang, misalnya praktek monopoli, praktek monopsoni, persekongkolan, dan sebagainya. Jan 04, 20 beberapa hal yang diatur di dalam uu no. Undangundang nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan lembaran negara tahun 1985 nomor 46, tambahan lembaran negara nomor 3299. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 23, dan pasal 33 undang undang dasar 1945. Undang nomor 5 tahun 1999, komisi menetapkan keputusan tentang pedoman pelaksanaan pasal 50 huruf b tentang pengecualian penerapan undangundang nomor 5 tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap perjanjian yang berkaitan dengan waralaba. Undangundang nomor 6 tahun 1999 tentang pencabutan. Undangundang nomor 8 tahun 1974 tentang pokokpokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undangundang nomor 8 tahun 1974 tentang pokokpokok kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global.
Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundangundangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Uu no 30 th 1999 ttg arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa compiled by. Tambahan lembaran negara nomor 2778, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan. Nomor 6 tahun 1999 tentang pencabutan undangundang nomor 5 tahun 1985 tentang referendum presiden republik indonesia, menimbang. Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Halhal yang sangat mendasar adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran dan fungsi dprd. Hubungan antara essential facilities doctrine dalam undangundang.
Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33 ayat 1 dan ayat 3, dan pasal 34 undangundang dasar 1945. Sebelumnya pada tanggal 19 desember 20, undangundang tersebut telah disetujui dalam rapat paripurna dprri dengan nama undangundang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Jul 04, 2018 permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja. Undangundang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan lembaran negara tahun 1992 nomor 100, tambahan lembaran negara nomor 3495. Uu no 5 tahun 1974 pokokpokok pemerintahan di daerah. Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia nomor ivmpr1978. Nomor 5 tahun 1986 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara dengan rahmat tuhan yangmaha esa presiden republik indonesia, menimbang. Penjelasan undangundang republik indonesia nomor 40 tahun 1999 tentang pers umum pasal 28 undangundang dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Undangundang nomor 5 tahun 1999 larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ditetapkan 5 maret 1999 berlaku 5 maret 2000 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan dokumen konsolidasi bahasa. Undangundang nomor 6 tahun 1999 tentang pencabutan undang.
Undangundang nomor 8 tahun 1974 tentang pokokpokok kepegawaian lembaran negara tahun 1974 nomor 55, tambahan lembaran negara nomor 3041. Pasal 20, pasal 21, pasal 24, dan pasal 25 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang republik indonesia nomor 5 tahun 1998. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 2 dan ayat 4 undangundang dasar 1945. Undangundang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat undangundang anti monopoli merupakan dasar kebijakan persaingan usaha di indonesia. Pdf undangundang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat uu nomor 5 tahun. Udangundang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil bertentangan dengan uud nri tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai frasa 2 dua tahun dalam. Bila kita bandingkan dengan uu nomor 5 tahun 1974, uu nomor 22 tahun 1999 memuat beberapa perubahan yang bersifat mendasar. Pasal 5 ayat 1, pasal 11, dan pasal 20 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
Undangundang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokokpokok agraria lembaran negara tahun 1960 nomor 104, tambahan lembaran negara nomor 2034. Undangundang nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 156, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3882. Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undangundang republik indonesia nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Perjanjian yang dilarang, misalnya praktek oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, dan sebagainya. Pada tanggal november 1998, majelis permusyawaratan rakyat mpr.
211 1467 1561 13 691 564 584 1418 626 827 422 1162 65 1369 1548 1398 1364 178 1265 851 168 1008 1169 335 1389 605 574 359 1440 96 1009 491 821 1459 459 641 860 1350 1125 262 540 325